Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kritik yang disampaikan Dino seharusnya tetap mengedepankan etika sebagai mantan pejabat negara.
Habiburokhman menilai seorang mantan pejabat, khususnya yang pernah bertugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebaiknya memberikan ruang bagi pejabat yang sedang menjalankan tugas untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu.
"Sebagai mantan pejabat, tentu ada etika yang perlu dijaga. Berikan kesempatan kepada pejabat yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, budaya menghormati pejabat yang sedang bertugas juga banyak diterapkan di negara-negara maju. Ia mencontohkan para mantan Presiden Amerika Serikat yang jarang melontarkan kritik terbuka terhadap penerus mereka selama masih menjabat.
Habiburokhman menegaskan bahwa kritik dari masyarakat sipil maupun organisasi nonpemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menilai posisi Dino sebagai mantan pejabat negara membuat kritik tersebut semestinya disampaikan dengan cara yang lebih elegan.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya respons publik terhadap kritik yang disampaikan Dino. Menurutnya, masyarakat dapat saja mempertanyakan rekam jejak dan kontribusi Dino saat masih berada di pemerintahan.
"Nanti publik juga bisa bertanya, sejauh mana prestasi yang telah dicapai sehingga merasa paling memahami urusan diplomasi dan hubungan luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri. Dino menilai intensitas kunjungan internasional Presiden dalam 1,5 tahun terakhir tergolong tinggi dibandingkan sejumlah pemimpin dunia lainnya.
Selain itu, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan luar negeri kepala negara, mulai dari biaya transportasi, pengamanan, akomodasi, hingga kebutuhan rombongan pendamping.
Di sisi lain, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian strategis bagi Indonesia, mulai dari penguatan diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, hingga peningkatan posisi Indonesia di panggung internasional.
Pemerintah juga menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif untuk menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.*
(in/dh)
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL