Terungkap! 4 Pelaku Pemalsuan Riset Diduga Kejar Travel Grant ke Luar Negeri
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkap motif di balik kasus dugaan pemalsuan
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kritik yang disampaikan Dino seharusnya tetap mengedepankan etika sebagai mantan pejabat negara.
Habiburokhman menilai seorang mantan pejabat, khususnya yang pernah bertugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebaiknya memberikan ruang bagi pejabat yang sedang menjalankan tugas untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu.
"Sebagai mantan pejabat, tentu ada etika yang perlu dijaga. Berikan kesempatan kepada pejabat yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, budaya menghormati pejabat yang sedang bertugas juga banyak diterapkan di negara-negara maju. Ia mencontohkan para mantan Presiden Amerika Serikat yang jarang melontarkan kritik terbuka terhadap penerus mereka selama masih menjabat.
Habiburokhman menegaskan bahwa kritik dari masyarakat sipil maupun organisasi nonpemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menilai posisi Dino sebagai mantan pejabat negara membuat kritik tersebut semestinya disampaikan dengan cara yang lebih elegan.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya respons publik terhadap kritik yang disampaikan Dino. Menurutnya, masyarakat dapat saja mempertanyakan rekam jejak dan kontribusi Dino saat masih berada di pemerintahan.
"Nanti publik juga bisa bertanya, sejauh mana prestasi yang telah dicapai sehingga merasa paling memahami urusan diplomasi dan hubungan luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri. Dino menilai intensitas kunjungan internasional Presiden dalam 1,5 tahun terakhir tergolong tinggi dibandingkan sejumlah pemimpin dunia lainnya.
Selain itu, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan luar negeri kepala negara, mulai dari biaya transportasi, pengamanan, akomodasi, hingga kebutuhan rombongan pendamping.
Di sisi lain, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian strategis bagi Indonesia, mulai dari penguatan diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, hingga peningkatan posisi Indonesia di panggung internasional.
Pemerintah juga menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif untuk menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.*
(in/dh)
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkap motif di balik kasus dugaan pemalsuan
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat inflasi bulanan atau month to month (mtm) sebesar 0,89 persen pada Mei 2026. A
EKONOMI
JAKARTA Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, turut dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan dat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menargetkan Timnas Indonesia meraih hasil sempurna pada agenda FIFA Matchday Juni 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tetap menjadi prioritas pada tahun an
EKONOMI
JAKARTA Fenomena haus validasi, budaya pencitraan, hingga ketakutan tertinggal tren atau fear of missing out (FOMO) menjadi tantangan ba
PENDIDIKAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat pada perdagangan Selasa (2/6/2026). Penguatan indeks ditopang oleh kin
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, yang dijadwalkan dimintai ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memutar rekaman CCTV penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dalam sidang
HUKUM DAN KRIMINAL