Megawati Tegaskan PDIP Jadi Partai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo: Bukan Oposisi, Bukan Koalisi

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Megawati melalui surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang ditandatangani pada Rabu (1/7/2026).

Dalam surat itu, Megawati menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Baca Juga:

• Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan Juga Laporkan Wali Kota Medan ke Ombudsman Sumut soal Penggunaan APBD

"Pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025, saya menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi," kata Megawati dalam surat tersebut.

Ia menambahkan bahwa demokrasi Indonesia tidak dibangun atas dasar pembagian blok kekuasaan, melainkan berlandaskan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," sambungnya.

Megawati menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap konstitusi, serta keberanian untuk menyampaikan kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan fungsi korektif terhadap kekuasaan.

"Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang," jelasnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal status hukum partai oposisi maupun oposisi resmi.

Ia menegaskan, konstitusi justru mengatur mekanisme checks and balances melalui pembagian kewenangan antar lembaga negara.

"Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan masa jabatannya ditentukan oleh konstitusi. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan Presiden tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR dan Presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," paparnya.

"Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen," sambungnya.

Megawati menegaskan seluruh anggota legislatif PDIP memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurutnya, pengawasan bukan merupakan hak eksklusif partai oposisi, melainkan tugas setiap wakil rakyat.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 1996 dirinya telah menolak disebut sebagai pemimpin oposisi sehingga pandangan tersebut bukan hal baru dalam sikap politik PDIP.

Megawati menegaskan PDIP tidak akan menolak seluruh kebijakan pemerintah secara otomatis.

Sebaliknya, partai akan mendukung setiap kebijakan yang dinilai memperkuat kedaulatan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial.

"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah partai penyeimbang. Istilah ini bukan sekadar pilihan terminologi politik, melainkan suatu sikap ideologis dan konstitusional," ungkapnya.

"Partai penyeimbang adalah partai yang menjalankan fungsi checks and balances secara bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan kekuasaan," lanjutnya.

Megawati menambahkan PDIP akan tetap memberikan kritik disertai alternatif solusi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi, mengurangi fungsi pengawasan, atau menjauh dari amanat Pancasila dan UUD 1945.

"Bagi PDI Perjuangan, menjadi partai penyeimbang bukanlah pilihan taktis yang ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan sesaat. Posisi tersebut merupakan konsekuensi ideologis dari jati diri partai sebagai partai ideologis sekaligus partai pelopor yang berwatak kerakyatan, nasionalis, dan berkehendak menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Di akhir suratnya, Megawati menegaskan bahwa fungsi penyeimbang merupakan tanggung jawab historis PDIP untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.

"Fungsi penyeimbang merupakan bentuk tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berada dalam rel konstitusional, kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol, dan negara senantiasa hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Megawati.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai perdebatan mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.* (d/ad)

Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan Juga Laporkan Wali Kota Medan ke Ombudsman Sumut soal Penggunaan APBD

Rico Waas Dorong Perusahaan Gunakan CSR untuk Lindungi Pekerja Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Dilaporkan LBH Medan ke Ombudsman Soal APBD untuk Rehabilitasi Gedung Polri, Ini Respons Pemkab Deli Serdang

Bapenda Sumut Tegaskan Tak Ada Larangan Beli BBM Subsidi bagi Penunggak Pajak Kendaraan

Rico Waas Ungkap Kendala Penanganan Banjir Belawan, Legalitas Lahan Jadi Persoalan Utama

Sambut Kunjungan Kerja DPRD Sumut, Bupati Fery Dorong Sinergi Nyata Percepat Pembangunan Labuhanbatu Selatan