SURABAYA — Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pada 4 September 2026.
Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 tertanggal 4 September 2026.
Baca Juga:Surat keputusan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Pemecatan Achmad menjadi sorotan karena dilakukan setelah dirinya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2026.
Namun, DPD PDIP Jawa Timur membantah pemecatan Achmad berkaitan dengan kunjungannya ke rumah Jokowi.
Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi 'Kanang' Sulistyono mengatakan proses pengusulan pemecatan Achmad telah dilakukan jauh sebelum kader tersebut bertemu Jokowi.
Menurut Kanang, keputusan pemecatan merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan Achmad.
Partai, kata dia, juga telah melakukan telaah sebelum menjatuhkan keputusan.
"Jadi sekarang seperti ada pihak-pihak yang membuat kesan seakan pemecatan Ahmad Hidayat karena sowan ke Pak Jokowi, ini info ndak benar dan menyesatkan," ungkap Kanang dari Surabaya, Selasa (15/9/2026).
Kanang mengatakan dirinya mengetahui langsung tahapan penanganan pelanggaran yang dilakukan Achmad.
Pada periode sebelumnya, ia merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang membidangi Kehormatan Partai.
Catatan partai menunjukkan, pada awal Mei 2025, PDIP Jawa Timur telah mengumumkan pencopotan Achmad dari jabatan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya.
"Proses pelanggaran kode etik partai oleh Achmad hidayat yang di tangani DPD sudah sejak lama," ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI ini.
Achmad Hidayat membenarkan dirinya telah dipecat sebagai kader PDIP.
Baca Juga:
Ia mengatakan pemecatan tersebut dilakukan setelah dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo pada Juli 2026.
"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahim, lalu saya posting di Instagram itu."
"Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Hidayat, Senin (14/9/2026).
Achmad menjelaskan kunjungannya ke rumah Jokowi dilakukan atas inisiatif pribadi. Sebelumnya, ia berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.
Ia juga menegaskan tidak mengenakan atribut partai ketika menemui Jokowi.
"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.
Achmad datang bersama sejumlah rekannya. Di antara mereka terdapat kader senior PDIP dan pihak swasta.
Menurut Achmad, pertemuan tersebut hanya untuk bersilaturahmi dan berfoto.
Ia juga sempat menanyakan mengenai keharmonisan hubungan kebangsaan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan antara pihak partai dan Achmad mengenai waktu serta latar belakang proses pemecatan.
PDIP menyatakan proses penanganan pelanggaran terhadap Achmad telah berlangsung jauh sebelum pertemuannya dengan Jokowi, sedangkan Achmad mengaitkan proses pengusulan pemecatan dengan kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026.* (tb/ad)
Baca Juga:
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
