"Nanti Di-bully Terus" Momen Cair Saldi Isra Colek Refly Harun di Sidang MK Soal Gibran

JAKARTA- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat memimpin sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Momen tersebut terjadi saat Saldi memberikan kesempatan kepada ahli berikutnya untuk menyampaikan keterangan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Saldi kemudian mempersilakan Refly Harun untuk memberikan keterangannya.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

"Sekali-kali suruh Pak Refly, Pak Bambang, biar kedengaran suaranya," kata Saldi dalam persidangan.

Saldi lalu bergurau mengenai Refly yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kuasa hukum pemohon dalam perkara tersebut.

"Kalau tidak kita nanti di-bully terus sama Pak Refly ini," celetuk Saldi.

Refly kemudian menjawab candaan tersebut.

"Saya orang baik, Yang Mulia," ujar Refly.

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan jadwal resmi MK, persidangan pada 30 September 2026 memang diagendakan untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak pemohon serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Dalam sidang itu, pemohon menghadirkan tiga ahli, yakni ahli hukum tata negara Yance Arizona, ahli hukum pemilu Titi Anggraini, serta ahli hukum tata negara dan hukum publik Bivitri Susanti. Sementara I Gusti Putu Artha dihadirkan sebagai saksi.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dinyatakan batal.

Syarat pendidikan yang dipersoalkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta aturan KPU yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Dalam rangkaian persidangan, MK juga telah mendengarkan keterangan dari KPU, Bawaslu dan pihak terkait. KPU dalam jawabannya mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut dan menyatakan persoalan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu.

Sementara itu, proses persidangan masih berlangsung. MK telah menjadwalkan agenda pembuktian untuk pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu pada Kamis (1/10/2026).

Candaan Saldi kepada Refly menjadi salah satu momen dalam persidangan yang berlangsung di sela agenda pemeriksaan ahli dan saksi tersebut.* (in/dh)

Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Ahli Ungkap Eks PM Pakistan Didiskualifikasi 4 Tahun Setelah Pemilu

Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Ahli: Tak Punya Bukti Kelulusan Berbeda dengan Tidak Lulus Sekolah

Eks Komisioner KPU Ungkap Pasal Pengecualian Bukti Kelulusan Baru Muncul di Pilpres 2024

Denny Indrayana di Sidang MK: Dokumen Gibran yang Ada Hanya Surat Penyetaraan Pendidikan, Bukan Ijazah

Dulu Ajukan Perkara yang Buka Jalan Gibran Maju sebagai Cawapres, Kini Almas Dukung Gugatan Denny Indrayana