Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA - Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global versi laporan JP Morgan Asset Management. Temuan ini dinilai mencerminkan kuatnya ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang konsisten dalam menjaga sektor energi.
Laporan bertajuk Eye on the Market: Pandora's Bog – The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi dunia.Baca Juga:
"Hasil ini bukan sekadar apresiasi, melainkan validasi atas kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan energi domestik dan transisi energi," ujar Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Di tengah volatilitas harga energi global, posisi Indonesia dinilai memberikan ruang fiskal yang lebih stabil bagi APBN 2026. Selain itu, kondisi ini turut menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlangsungan dunia usaha.
Meski begitu, pemerintah tidak ingin terlena. Sejumlah langkah strategis terus disiapkan, mulai dari optimalisasi produksi migas domestik guna menekan defisit neraca energi hingga percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Pemerintah juga mendorong adopsi kendaraan listrik serta memperkuat diversifikasi pasokan dan jalur logistik energi untuk mengantisipasi risiko geopolitik.
Dalam laporan tersebut, JP Morgan Asset Management menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia menggunakan indikator total insulation factor.
Indonesia mencatatkan skor 77 persen, sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta berada di atas Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).
Ketahanan energi Indonesia ditopang oleh produksi batu bara domestik yang menyumbang sekitar 48 persen konsumsi energi nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki ketergantungan rendah terhadap jalur distribusi energi global. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.
Sebagai perbandingan, ketergantungan negara lain jauh lebih tinggi, seperti Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).
Sebaliknya, sejumlah negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai paling rentan terhadap guncangan energi akibat tingginya ketergantungan pada impor.*
(an/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL