JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden, menyusul kasus penggelapan dana nasabah di Aek Nabara, Sumatera Utara.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa langkah cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.
"Langkah ini sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
OJK juga menekankan agar bank memperkuat penerapan three lines of defense secara optimal, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan budaya manajemen risiko di semua level organisasi.
Selain itu, OJK meminta penguatan tata kelola, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, serta audit internal agar berjalan efektif dan independen, termasuk dalam pengendalian data dan transaksi nasabah.
"Penguatan juga dilakukan terutama dalam pengendalian internal terkait data dan transaksi nasabah," kata Dian.
Sebelumnya, OJK meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang melibatkan nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara.
Pada 22 April 2026, BNI telah menyelesaikan pengembalian dana kepada nasabah tersebut dengan total nilai Rp28,25 miliar lebih.
OJK menegaskan bahwa pengembalian dana merupakan hak nasabah yang dilindungi aturan serta bagian dari hubungan perdata antara bank dan nasabah.
OJK juga menyatakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut telah berjalan dan akan terus didukung untuk memberikan kepastian hukum.
Sementara itu, pihak BNI sebelumnya menyebut kasus tersebut merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem dan prosedur resmi bank.
BNI memastikan dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi tetap aman dan tidak terdampak oleh kasus tersebut.*
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
