JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan penghapusan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyerahkan draf usulan reformasi regulasi perpajakan terhadap program jaminan sosial tenaga kerja. Menurutnya, dana JHT merupakan tabungan sosial milik pekerja sehingga tidak semestinya dikenakan pajak saat dicairkan.
"Tabungan sosial adalah instrumen perlindungan negara kepada pekerja. Kalau tabungan komersial dikenakan pajak pada bunganya, maka tabungan sosial semestinya juga hanya dikenakan pada imbal hasilnya, bukan pada pokok tabungan JHT yang merupakan hak pekerja," ujar Said Iqbal.Baca Juga:
Said menilai kebijakan perpajakan terhadap JHT perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada pekerja. Ia mengajukan empat usulan utama kepada pemerintah.
Usulan pertama adalah membebaskan pajak pencairan JHT sehingga tarifnya menjadi 0 persen. Kedua, menghapus sistem tarif pajak progresif yang selama ini dikenakan saat pekerja mencairkan dana JHT.
Menurut Said, sistem pajak progresif dinilai memberatkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari satu kali karena harus mencairkan dana JHT secara berulang.
"Ini tidak adil. Orang yang berkali-kali kehilangan pekerjaan justru berkali-kali dikenai pajak progresif," katanya.
Usulan ketiga, pemerintah diminta menaikkan batas minimal saldo JHT yang dikenakan pajak. Saat ini, berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, saldo JHT hingga Rp50 juta dikenakan tarif pajak final 0 persen, sedangkan saldo di atas angka tersebut dikenai tarif 5 persen.
Said berpendapat nilai batas tersebut sudah tidak lagi relevan karena ditetapkan lebih dari 15 tahun lalu dan belum menyesuaikan perkembangan inflasi maupun nilai ekonomi saat ini.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan terhadap uang pesangon, dana pensiun, dan program jaminan sosial lainnya yang dinilai merupakan bentuk perlindungan negara kepada pekerja.
Said mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan. Namun, pemerintah masih akan melakukan kajian teknis untuk menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara sebelum mengambil keputusan.
"Saya menangkap semangat yang sangat positif. Pemerintah ingin mendengar aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja. Memang belum ada keputusan final, tetapi saya melihat ada komitmen untuk melakukan evaluasi terhadap aturan yang ada," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut membuat rencana aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Kantor Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) resmi dibatalkan.
Meski demikian, Said menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan hingga pemerintah menetapkan kebijakan yang dinilai memberikan keadilan bagi para pekerja.* (oz/dh)
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, j
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang k
PEMERINTAHAN
LANGKAT Misteri mengenai 55 lempengan logam berwarna putih yang disebutsebut sebagai platinum dan diamankan Komisi Pemberantasan Korups
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Bidang Intelijen mengamankan terpidana perkara narkotika bernama Pho Sie Dong alias Sido
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR PT Permata Dalam Sawit (PT PAS) mulai melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat di wilayah ring satu
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah p
PEMERINTAHAN
