Gempa Dahsyat Venezuela Tewaskan 32 Orang dan Lukai 700 Warga, La Guaira Jadi Zona Bencana
CARACAS Korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah setempat melaporkan sedikitnya 32 o
INTERNASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita perhatian publik. Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis malam, 26 Juni 2025.
Dari informasi yang dihimpun, salah satu yang terjaring dalam OTT ini adalah Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Sumber internal menyebutkan bahwa Topan Ginting telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai kloter terakhir dari total enam orang yang dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Topan Ginting sendiri baru saja dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari 2025 oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sebelumnya, Topan menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan serta sempat menjadi Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dari enam orang yang diamankan, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Mereka kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK, Jakarta.
"Pihak-pihak yang diamankan terdiri dari ASN atau penyelenggara negara dan swasta," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).
Budi menambahkan bahwa OTT tersebut dilakukan terkait proyek-proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
"Benar, kegiatan ini terkait proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Jadi sejauh ini ada dua klaster penerimaan," lanjutnya.
KPK belum membeberkan lebih jauh soal identitas kelima orang lainnya yang turut ditangkap, maupun konstruksi utuh kasus dugaan korupsi ini. Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
"Tentu nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh," pungkas Budi.
Masyarakat kini menantikan langkah selanjutnya dari KPK serta transparansi dalam pengungkapan kasus yang menyeret nama pejabat strategis di lingkungan Pemprov Sumut.*
(v/j006)
CARACAS Korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah setempat melaporkan sedikitnya 32 o
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ma&03
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, didakwa menerima suap berupa uang tunai dan sebuah rumah dengan total n
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Polda Jawa Barat memastikan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR, Taufik Hidayat, ditan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan logo resmi Hari Ulang Tah
NASIONAL
BENER MERIAH Tim Subuh Keliling (SULING) Polres Bener Meriah kembali menggelar kegiatan Shalat Subuh berjamaah bersama masyarakat sebaga
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap strategi pemerintah menjaga ketahanan energi nasional
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihakpihak yang
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, tidak layak menda
NASIONAL
GORONTALO Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah negara saat ini mulai meminta pasokan komoditas pang
NASIONAL