Marak Hoaks Program MBG, BGN: Tidak Sesuai Fakta di Lapangan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek jalan di wilayah Sumut.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di hadapan awak media usai menghadiri rapat di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).
Ia menyatakan bahwa Topan Obaja akan segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR.
"Tidak ada bantuan hukum ya, dan akan dipastikan untuk dinonaktifkan," tegas Bobby.
Lebih lanjut, menantu Presiden ke-7 RI itu mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
Ia menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam mengemban amanah publik.
"Sudah saya katakan berkali-kali, tetap mawas diri, jangan melakukan kegiatan korupsi. Karena apa yang kita lakukan, sudah diberi amanah, sudah diberi tanggung jawab, itulah yang membuat kita sering lalai," katanya.
Bobby juga mengungkapkan bahwa ini merupakan kasus korupsi ketiga yang melibatkan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut selama masa jabatannya.
"Yang pasti ini OPD kami yang ketiga yang terlibat kasus korupsi, dan kami menghargai setiap keputusan yang dilakukan oleh KPK," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, termasuk Topan Obaja Ginting.
Operasi ini mengungkap adanya dugaan suap dalam proses pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan pihak swasta dan pejabat publik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan, dan memastikan reformasi birokrasi serta pengawasan internal akan terus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.*
(sp/a008)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL
SURABAYA Seluruh siswa kelas 10 SMA Labschool Unesa 1 mengikuti kuliah tamu bertema pasar modal yang digelar bekerja sama dengan Sucor S
PENDIDIKAN
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua anggota Kepolisian Daerah Jambi, Bripda Nabil dan Bripda Samson, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlib
HUKUM DAN KRIMINAL