DPR: Kenaikan Harga BBM Subsidi Jadi Opsi Paling Akhir
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhi
EKONOMI
JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap strategi penyidikan yang melibatkan pemanggilan sejumlah perempuan yang pernah menjalin hubungan pribadi dengan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Kosasih, dalam kasus korupsi investasi fiktif.
Kepala Satuan Tugas JPU KPK, Greafik Loserte, mengatakan pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya membongkar dugaan penyamaran aset hasil tindak pidana korupsi.
Menurutnya, aliran dana yang mengalir ke mantan istri dan kekasih Kosasih merupakan bukti kuat untuk menjerat tersangka.Baca Juga:
"Ini lho aset-aset yang disamarkan dengan nama orang lain. Ini lho uang-uang yang digunakan untuk membiayai para cewek-cewek," ujar Greafik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/10/2025).
Greafik menambahkan bahwa tim jaksa bahkan menyusun posisi duduk para saksi perempuan di ruang sidang untuk menghindari potensi gesekan emosional yang bisa memengaruhi jalannya persidangan.
"Kalau kita satukan satu deret itu cewek-cewek sama ibu-ibu, kira-kira kalau ada pertanyaan, jawaban yang emosional, jambak-jambakan enggak? Ya jambak-jambakan lah," ucapnya, setengah berkelakar.
Dalam sidang yang digelar pada 25 Agustus 2025 lalu, saksi Rina Lauwy (istri sah Kosasih) ditempatkan di barisan depan, diikuti oleh Yulianti Malingkas (mantan istri pertama), serta Raden Roro Dina Wulandari (kekasih) di barisan berikutnya.
Hal ini dilakukan agar setiap saksi merasa aman dan bebas memberikan kesaksian tanpa tekanan psikologis.
Sejumlah aset mewah yang diduga berasal dari hasil korupsi Taspen terungkap dalam persidangan.
Dina Wulandari mengaku pernah menerima hadiah ulang tahun berupa mobil Honda HR-V senilai Rp 500 juta dari Kosasih.
Sementara itu, Theresia Meila Yunita, perempuan lain yang juga dihadirkan sebagai saksi, mengakui bahwa ia disewakan apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dengan biaya sewa Rp 200 juta per tahun.
Ia juga mengakui namanya digunakan untuk pembelian tiga bidang tanah di Serpong senilai Rp 4 miliar.
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhi
EKONOMI
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemkab Rejang Lebong, B
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan lima tersangka terkait dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) d
PENDIDIKAN
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan eks perkebunan milik PTPN kepada pengembang properti kembali digelar di Pengadila
HUKUM DAN KRIMINAL