Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat
JAKARTA Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomend
POLITIK
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meluruskan sejumlah isu terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjelang pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR.
Dalam konferensi pers di Komisi III, Senayan, Selasa (18/11/2025), Habiburokhman menegaskan, DPR tidak akan mencatut nama LSM dalam proses pembahasan RKUHAP.
"Komisi III tidak mencatut nama LSM. Justru kami mengakomodir masukan masyarakat sampai November ini, termasuk soal hak-hak disabilitas dan penghapusan larangan peliputan," kata dia.Baca Juga:
Politikus Gerindra itu menambahkan, meski tidak semua usulan diakomodir 100 persen, RKUHAP yang disahkan nanti akan menampung 99,9 persen aspirasi masyarakat, termasuk penguatan peran advokat dan hak tersangka untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Habiburokhman juga menanggapi hoaks yang beredar di media sosial soal polisi bisa melakukan penyadapan, menyita laptop, HP, atau memblokir rekening tanpa izin hakim.
"Ini tidak benar sama sekali," tegasnya.
Menurut dia, Pasal 135 ayat (2) KUHAP baru menegaskan bahwa penyadapan akan diatur melalui undang-undang tersendiri.
Sementara semua bentuk penyitaan, termasuk handphone atau laptop, harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP baru.
Pemblokiran rekening dan data online juga harus mendapatkan izin hakim sesuai Pasal 139 ayat 2 KUHAP.
"Kami sengaja menggelar klarifikasi ini agar publik memahami bahwa RKUHAP tidak memberikan wewenang sewenang-wenang kepada aparat," ujar Habiburokhman.
Dengan klarifikasi ini, DPR berharap publik mendapatkan informasi yang akurat dan transparan sebelum keputusan tingkat II RKUHAP diambil.*
(d/ad)
JAKARTA Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomend
POLITIK
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan kembali pandangannya terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan menyatakan bahwa tid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pengangkatan rahim pasien bernama Mimi Maisyar
KESEHATAN
MEDAN Aroma kemenyan yang perlahan mengepul di udara kerap dianggap sekadar wewangian khas dalam ritual tradisional. Namun, bagi sebagia
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Indonesia dan China didorong memperkuat kerja sama kepolisian dalam menghadapi meningkatnya kejahatan siber lintas negara.Dorong
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kota Medan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai Excellent City in Digital Public Service
PEMERINTAHAN
JAKARTA Surah Al Mulk dikenal luas di kalangan umat Islam sebagai salah satu surah dalam AlQur&039an yang memiliki keutamaan khusus.
AGAMA
PADANG Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Kamser Maroloan Sitan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Adib MiftahulBENJAMIN Franklin pernah mewariskan sebuah adagium klasik Well done is better than well said. Kerja nyata jauh lebih b
OPINI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali dibuka pada 2026 dengan menawarkan
EKONOMI