Prabowo Ingin Program Pemerintah Bergerak Cepat, KSP Siapkan Langkah Pangkas Birokrasi
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.
Pemeriksaan kali ini difokuskan pada skema dugaan pemerasan serta alur gratifikasi yang melibatkan peningkatan anggaran proyek.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami mekanisme pemerasan yang berhubungan dengan pergeseran dan penambahan anggaran pada proyek-proyek PUPR.Baca Juga:
"Dugaan pemerasan ini merupakan efek dari penambahan atau pergeseran anggaran di Dinas PUPR. Saksi-saksi di Riau juga diperiksa untuk menelusuri proses penganggaran di Pemprov Riau," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jumat, 21 November 2025.
Selain menelisik dugaan pemerasan, penyidik turut mendalami perusakan segel KPK atau KPK Line yang dipasang di rumah dinas Gubernur Riau pasca-operasi tangkap tangan.
KPK menegaskan tengah mencari identitas eksekutor hingga pihak yang memberi perintah.
"Itu juga didalami. Penyidik menelusuri siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, dan apa motif di balik perusakan segel tersebut," ujar Budi.
Sebelumnya, tiga pramusaji di rumah dinas—Alpin, Muhammad Syahrul Amin, dan Mega Lestari—diduga merusak segel KPK. Ketiganya telah diperiksa di kantor perwakilan BPKP Riau.
KPK mengingatkan agar semua pihak kooperatif dan tidak menghambat penyidikan.
Kasus yang menjerat Abdul Wahid terkait dugaan permintaan fee dari UPT di bawah Dinas PUPR Riau.
Fee tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran proyek jalan dan jembatan tahun 2025, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.
KPK menduga Abdul Wahid meminta setoran sekitar Rp 7 miliar yang disebut sebagai "jatah preman".
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan kelu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan serta memastikan dist
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi episentrum baru peradaban modern dunia Isl
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak meski tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purb
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai media memiliki peran penting dalam mempe
NASIONAL
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI