Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
LAMPUNG – Pengaduan masyarakat terkait dugaan oknum perangkat Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, resmi dilimpahkan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, Senin (26/1/2026).
Kasus ini bermula dari laporan warga yang menyoroti praktik rangkap jabatan oknum perangkat desa dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau Pokmas "Asri Makmur" yang menangani program pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).
Dugaan ini mencuat karena oknum tersebut diduga memperoleh keuntungan pribadi dari pelaksanaan program desa yang seharusnya bersifat partisipatif.Baca Juga:
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Papan Asri, yang enggan disebutkan namanya, mendatangi PTSP Kejati Lampung untuk menanyakan perkembangan pengaduan yang telah diserahkan pada 12 Januari 2026.
"Kami ingin memastikan pengaduan ditindaklanjuti dan ada monitoring di lapangan agar fakta yang sebenarnya terungkap," ujarnya.
Petugas PTSP Kejati Lampung, Ibu Diana, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut telah dilimpahkan ke Kejari Lampung Utara.
"Silakan tanyakan langsung ke Kejari Lampung Utara terkait proses selanjutnya," kata Diana.
Warga berharap Kejari Lampung Utara segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak menimbulkan kerugian lebih luas dan memastikan penegakan hukum berjalan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK