Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Nilai restitusi yang diajukan oleh pihak swasta dalam kasus ini disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa OTT ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.Baca Juga:
Tim KPK bergerak cepat dan meringkus tiga orang, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
Ketiga tersangka saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk proses lebih lanjut.
"Informasi ini kami peroleh dari masyarakat, kemudian tim bergerak cepat. Tiga orang diamankan, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin," ujar Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).
Restitusi pajak sendiri merupakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara.
KPK belum merinci secara detail kronologi kasus maupun modus operandi yang digunakan dalam pengajuan restitusi pajak senilai puluhan miliar rupiah ini.
Kasus ini menjadi sorotan karena nilai kerugian negara yang terindikasi besar, sekaligus menunjukkan komitmen KPK dalam menindak praktik maladministrasi dan korupsi di sektor perpajakan.*
(d/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL