Kasus Korupsi Lahan PTPN II, Eks Kepala Kanwil BPN Sumut Bantah Ada Perubahan HGU ke HGB

"PT NDP sebenarnya beritikad baik untuk melaksanakan, tetapi belum ada kejelasan mekanisme, termasuk penerima negara dan bentuk pelaksanaannya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan aspek pidana dalam perkara tersebut, mengingat adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban.

Di sisi lain, mantan Direktur PT NDP, Iman Subakti, menyatakan bahwa proses pemenuhan kewajiban 20 persen lahan telah diupayakan sejak awal melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Hal senada disampaikan mantan Direktur Utama PTPN II, Irwan Peranginangin, yang mengaku telah menyurati Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN untuk meminta kejelasan mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum Iman Subakti juga menghadirkan sekitar 150 alat bukti administratif, termasuk dokumen perizinan, pelepasan HGU, serta sertifikat HGB dan korespondensi antarinstansi.

Bukti tersebut disebut memperlihatkan adanya proses koordinasi antara PT NDP, PTPN, dan Kementerian ATR/BPN terkait pengelolaan lahan dan kewajiban penyerahan sebagian aset kepada negara.*

(ad)

Eks Kepala BPN Sumut Bingung Aturan 20 Persen Lahan di Kasus Korupsi Aset PTPN ke Ciputra Land: Saya Ikuti SK Kementerian, Tapi Kini Jadi Terdakwa

NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan

Bupati Batu Bara Teken Hibah Lahan HGU untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

KPK Ungkap 10 Masalah Tata Kelola Parpol dan Pemilu, Soroti Mahar Politik hingga Politik Uang

KPK Serahkan Tiga Rekomendasi Tata Kelola Partai Politik ke Presiden dan DPR RI

KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang