Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MANADO – Penetapan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana bantuan pascabencana erupsi Gunung Ruang memicu sorotan publik di Sulawesi Utara.
Ketua DPD Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut, Risat Sanger, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Risat menilai dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut hak masyarakat yang terdampak bencana alam.Baca Juga:
"Dana bantuan bencana adalah dana kemanusiaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Jika disalahgunakan, tentu sangat melukai rasa keadilan publik," kata Risat kepada wartawan, Jumat, 8 Mei 2026.
Menurut dia, langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan kepala daerah sebagai tersangka menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan penyimpangan dana bantuan tersebut.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jika alat bukti sudah cukup, maka penegakan hukum harus dikawal hingga tuntas tanpa pandang bulu," ujarnya.
Sebelumnya, Kejati Sulut menetapkan Chyntia Ingrid Kalangit sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana stimulan pascabencana erupsi Gunung Ruang tahun anggaran 2024.
Ia juga telah menjalani penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana siap pakai yang diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga terdampak erupsi Gunung Ruang.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp22 miliar.
Risat menegaskan masyarakat Sitaro yang terdampak bencana seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Karena itu, ia meminta proses hukum dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui duduk perkara secara jelas.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN