Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap alasan terpidana kasus narkoba Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Karang Anyar, Nusakambangan, Jawa Tengah, usai dijatuhi vonis 7 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba.
Humas Ditjen PAS Rika Aprilianti menjelaskan, pemindahan sementara Ammar Zoni dari Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta sebelumnya dilakukan untuk kepentingan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
"Dalam surat permohonan itu disebutkan bahwa yang bersangkutan harus mengikuti persidangan di Jakarta sehingga ditempatkan sementara di Lapas Narkotika Jakarta," ujar Rika, Minggu (10/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, dalam klausul surat tersebut juga sudah diatur bahwa setelah seluruh proses persidangan selesai, Ammar Zoni dan rekan-rekannya akan dikembalikan ke Lapas Nusakambangan untuk menjalani sisa masa pidana.
"Setelah selesai menjalani persidangan, yang bersangkutan dikembalikan ke Nusakambangan. Jadi ini hanya menjalankan ketentuan dalam surat," katanya.
Ditjen PAS juga menegaskan pemindahan tersebut bukan merupakan perintah pengadilan, melainkan kewenangan administrasi pemasyarakatan setelah proses hukum berkekuatan tetap.
Sebelumnya, Ammar Zoni divonis 7 tahun penjara atas kasus penjualan narkoba di dalam rutan. Ia kemudian kembali ditempatkan di Lapas Super Maksimum Nusakambangan bersama sejumlah warga binaan lainnya.*
(d/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI