Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai didesak segera menangkap Raysid Ridho alias Cek Rasyid, buronan kasus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang hingga kini belum berhasil ditangkap aparat penegak hukum.
Desakan tersebut disampaikan Advokat Ronald M. Siahaan dari T&R Law Office melalui surat pengaduan resmi kepada Kepala Kejari Tanjungbalai.
Melalui surat bernomor 10/SK/IV/2026 yang dikirim pada 6 Mei 2026, pihaknya meminta agar Kejari segera melakukan penangkapan terhadap Cek Rasyid yang telah berstatus daftar pencarian orang (DPO).Baca Juga:
"Rasyid Ridho alias Cek Rasyid sudah berstatus DPO, namun sampai saat ini belum juga ditangkap," kata Ronald, Selasa (12/5/2026).
Ronald merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Tjb dalam perkara penempatan PMI ilegal yang menjerat Syafrizal Nasution alias Gojek sebagai terdakwa.
Dalam putusan tersebut, Cek Rasyid disebut sebagai pemilik gudang penampungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal.
Namun, meski telah berstatus buronan, Cek Rasyid disebut masih diduga bebas berkeliaran di wilayah Tanjungbalai.
Ronald menilai kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum serta kesan ketidakadilan.
"Kami melihat adanya indikasi ketimpangan penegakan hukum, di mana ada pihak yang terkesan kebal hukum," ujarnya.
Kasus ini sendiri bermula dari penggerebekan TNI AL Lanal Tanjungbalai Asahan pada 28 Februari 2022 di sebuah gudang di Jalan Es Dengki, Kelurahan Keramat Kubah.
Saat itu, petugas menemukan 75 CPMI yang diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia tanpa dokumen resmi.
Dalam jaringan tersebut, para pelaku disebut memiliki peran masing-masing dalam proses pengumpulan hingga pengiriman pekerja migran ilegal.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN