Nadiem Makarim Hadapi Tuntutan Jaksa Setebal 1.597 Halaman dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadiem Makarim, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan surat tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mencapai 1.597 halaman.

"Perlu kami sampaikan dan kami minta persetujuan Yang Mulia. Mengingat surat tuntutan ini setebal 1.597 halaman," ujar jaksa di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

• Prabowo Geram Izin Investasi Bisa Sampai 2 Tahun, Minta Bentuk Satgas Deregulasi

Jaksa menjelaskan dokumen tuntutan tersebut disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis hingga kesimpulan.

Karena dokumen dinilai terlalu tebal, jaksa meminta izin kepada majelis hakim agar hanya membacakan poin-poin utama dalam persidangan.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menyetujui permintaan tersebut.

Ia meminta proses pembacaan tuntutan dapat diselesaikan sebelum waktu maghrib lantaran terdakwa memiliki agenda medis pada malam hari.

"Yang jelas pada intinya kan sudah termuat lengkap. Diupayakan sebelum maghrib sudah bisa selesai," kata hakim.

Sebelum pembacaan tuntutan dilanjutkan, majelis hakim sempat memastikan kesiapan Nadiem mengikuti jalannya sidang.

"Saya insya Allah siap menghadapi sidang hari ini," ujar Nadiem.

Dalam perkara ini, jaksa menilai Nadiem bersama tiga terdakwa lain telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan.

Jaksa juga mendakwa Nadiem menerima keuntungan pribadi sebesar Rp809 miliar yang disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Sementara terdakwa lain, Mulyatsyah, disebut menerima dana sebesar 120 ribu dolar Singapura dan 150 ribu dolar Amerika Serikat.

Jaksa menilai Nadiem menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan hanya pada perangkat berbasis Chrome milik Google.

Perbuatan itu disebut dilakukan bersama tiga terdakwa lain, yakni mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih.

Atas kasus tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

(km/ad)

Prabowo Geram Izin Investasi Bisa Sampai 2 Tahun, Minta Bentuk Satgas Deregulasi

Tunggakan SPP Siswa SMP Panca Budi Tuntas, Pemko Medan Pastikan Ijazah Tidak Ditahan

Rico Waas Tawarkan Peluang Investasi Medan kepada Dubes Australia, Bahas Pendidikan hingga Infrastruktur

Nadiem Kaget Ibam Divonis 4 Tahun Penjara: Menurut Saya Ini Tidak Masuk Akal dan Tidak Sesuai Fakta Persidangan

Gelang Elektronik di Kaki Nadiem Jadi Perhatian Saat Hadiri Sidang Tuntutan Korupsi Chromebook

MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Karakter, Nilai Integritas Harus Ditanam Sejak Dini di Sekolah