JAKARTA — Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto.
Uang tersebut telah disita penyidik dalam proses penyidikan yang masih berjalan.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengatakan pengembalian uang itu dilakukan sekitar sepekan lalu.Baca Juga:
"Betul (ada pengembalian uang Rp600 juta), sudah kita sita. Sekitar seminggu lalu," kata Syarif di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Syarif menjelaskan, pengembalian dana tersebut tidak dilakukan atas nama Hery Susanto, melainkan berkaitan dengan transaksi dalam perkara yang sedang diusut.
Ia menyebut pengembalian terjadi sebelum penangkapan Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda.
"Pengembalian uang tersebut sebelum penangkapan Dirut PT Toshida," ujarnya.
Sebelumnya, penyidik Kejagung melakukan penangkapan terhadap Laode Sinarwan Oda pada Senin malam, 11 Mei 2026, setelah yang bersangkutan dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan Laode diamankan di sebuah rumah di Jakarta Selatan sebelum dibawa ke Gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa.
Dalam perkembangan perkara ini, penyidik juga tengah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan lain yang diduga terlibat dalam praktik jual-beli Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI.
Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung menyebut sedikitnya 17 perusahaan diduga terlibat dalam skema tersebut.
Namun, nilai transaksi dari masing-masing perusahaan masih dalam proses pendalaman.
"Sedang kami selidiki apakah perusahaan itu ikut langsung atau melalui perantara," kata Syarif.
Penyidik juga menemukan adanya dugaan peran perantara yang menghubungkan perusahaan dengan oknum di lingkungan Ombudsman RI.
Tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.*
(tt/ad)
DENPASAR Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menekankan pentingny
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut Kota Medan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan ber
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online (judol) di Kota Medan.
PEMERINTAHAN
MEDAN Empat terdakwa perkara dugaan pengalihan lahan PTPN II kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dituntut masingmasing 1 tahun 6 bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dante Sinaga, menyatakan keberatan a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak sengaja bertemu dengan Pres
POLITIK
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat da
NASIONAL
GAYO LUES Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Gayo Lues, Rabu,
NASIONAL
