Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) bank milik negara, Habib Mahendra, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan.
Eksekusi dilakukan setelah terpidana masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak awal 2025.
Kasi Pidsus Kejari Medan, Juanda Ronny Hutauruk, mengatakan eksekusi dilakukan pada Kamis petang, 14 Mei 2026.Baca Juga:
"Sekitar pukul 17.30 WIB, terpidana telah dieksekusi di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Juanda.
Menurut Juanda, penangkapan terhadap Habib Mahendra dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (13/5/2026), oleh tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung bersama tim Pidsus Kejari Medan di Pontianak, Kalimantan Barat.
Setelah diamankan, terpidana langsung dibawa ke Medan untuk menjalani eksekusi putusan pengadilan.
Juanda menjelaskan, perkara ini bermula dari penyalahgunaan fasilitas KUR pada salah satu bank pelat merah di Medan dalam periode 2021 hingga 2024.
Terpidana berperan sebagai perantara atau calo yang mencari masyarakat untuk meminjamkan identitasnya sebagai nasabah fiktif penerima kredit.
"Data-data tersebut digunakan untuk pencairan kredit yang dananya kemudian dimanfaatkan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,28 miliar," kata Juanda.
Kejari Medan sebelumnya menetapkan Habib Mahendra sebagai tersangka pada November 2024.
Namun karena tidak memenuhi panggilan penyidik, ia ditetapkan sebagai DPO pada Januari 2025.
Selama pelarian, terpidana diketahui sempat bersembunyi di rumah seorang kepala desa di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL