JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbusristek) Nadiem Makarim mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun yang diajukan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam video yang diunggah istrinya, Franka Makarim, di media sosial, Nadiem mengaku heran karena tuntutan terhadap dirinya dinilai lebih berat dibanding hukuman terhadap pelaku pembunuhan maupun terorisme.Baca Juga:
"Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, lebih besar daripada teroris?" kata Nadiem.
Ia menduga tuntutan tersebut merupakan bagian dari skenario persidangan karena merasa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan dirinya bersalah dalam perkara pengadaan laptop Chromebook.
Menurut Nadiem, jaksa melempar tuntutan berat karena khawatir dirinya dibebaskan oleh majelis hakim.
"Tapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya," ujarnya.
Mantan petinggi Gojek itu mengaku kecewa dan patah hati atas tuntutan yang dia terima.
Ia mengatakan keputusannya bergabung dalam pemerintahan semata-mata untuk mengabdi kepada negara dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Saya sakit hati. Orang patah hati karena dia cinta dengan negaranya," kata dia.
Meski merasa kecewa, Nadiem menegaskan dirinya tetap mencintai Indonesia dan tidak menyesali keputusannya bergabung dalam kabinet pemerintahan.
Ia mengaku sejak awal memahami risiko besar ketika menerima jabatan publik, termasuk kemungkinan menghadapi persoalan hukum.
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN
MEDAN Piala AFF U19 2026 dipastikan akan digelar di Sumatera Utara pada 114 Juni 2026. Turnamen sepak bola usia muda tingkat Asia Te
OLAHRAGA
PADANG Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaga
NASIONAL
JAKARTA GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini opera
NASIONAL
NGANJUK Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.
PERTANIAN AGRIBISNIS
