Direktur PT Bismacindo Didakwa Atur Mark Up Proyek Smartboard Rp64 Miliar di Sumut

MEDAN - Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, didakwa terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Smartboard atau papan tulis interaktif di Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Total nilai proyek dalam dua perkara tersebut mencapai Rp64 miliar lebih dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp37,8 miliar.

Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• PH Askani dan Abd Rahim Sebut Dakwaan JPU Keliru di Kasus HGU PTPN II

Dalam dakwaan, Budi Pranoto disebut berperan dalam pengaturan harga, penyiapan perusahaan penyedia, hingga proses pengadaan Smartboard di dua daerah tersebut.

Untuk perkara di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, proyek pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Langkat bernilai Rp49,9 miliar dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp29,58 miliar.

Jaksa mengungkapkan, Smartboard merek Viewsonic yang dibeli dari PT Galva Technologies seharga sekitar Rp30 juta per unit kemudian ditayangkan di katalog elektronik dengan harga mencapai Rp158 juta per unit.

"Terjadi selisih harga sekitar Rp128 juta per unit," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.

Jaksa juga menyebut adanya dugaan pengondisian perusahaan penyedia melalui PT Global Harapan Nawasena dan PT Gunung Emas Ekaputra.

Dalam dakwaan disebut terdapat kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 44 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

Selain itu, proses pemesanan proyek disebut dilakukan di luar kantor dinas, yakni di Café Langit Mimpi, Stabat dan Café Meulgoe Kupi Atjeh, Binjai.

Sementara dalam perkara terpisah di Kota Tebing Tinggi, Budi Pranoto kembali didakwa bersama Idham Khalid selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan Bambang Ghiri Arianto selaku Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.

Pada proyek pengadaan papan tulis interaktif Tahun Anggaran 2024 itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi membeli 93 unit Smartboard dengan total anggaran Rp14,4 miliar.

Jaksa menyebut PT Gunung Emas Ekaputra membeli Smartboard dari PT Bismacindo Perkasa seharga Rp110 juta per unit belum termasuk pajak.

Padahal, berdasarkan dokumen purchase order, PT Bismacindo memperoleh barang tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk pajak.

"PT Bismacindo dan PT Gunung Emas Ekaputra merupakan perusahaan yang saling terafiliasi," kata jaksa.

Dalam dakwaan juga disebut penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan melalui survei harga pasar, melainkan hanya mengacu pada harga e-katalog LKPP sehingga menyebabkan harga menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara, proyek pengadaan Smartboard di Kota Tebing Tinggi disebut merugikan negara sebesar Rp8,21 miliar.

Jaksa turut mengungkap adanya penyerahan uang secara bertahap senilai Rp3,2 miliar dari Bahrun Walidin kepada Idham Khalid di sejumlah lokasi di Medan dan ruas Tol Medan-Tebing Tinggi.

Atas perbuatannya, Budi Pranoto Seputra didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.*

(dh)

PH Askani dan Abd Rahim Sebut Dakwaan JPU Keliru di Kasus HGU PTPN II

Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Ketua Ombudsman Nonaktif Hery Susanto Diperiksa Majelis Etik usai Jadi Tersangka Korupsi

Eks Kadisdik Langkat Sebut Tolak Proyek Smartboard Rp49,9 M, Ngaku Ditekan Faisal Hasrimy

Dody Hanggodo Tegas soal Korupsi Rp16 M di Kementerian PU: Eselon I Tak Bisa Cuci Tangan

Saharuddin Berhalangan Hadir karena Faktor Kesehatan, Kongres V KORNAS GERBRAK Ditunda hingga Momentum Harkordia 2026