JAKARTA – Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang saat ini sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan UU Polri telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.
"Semua mekanisme sudah dijalankan dengan aturan yang ada di DPR RI. Tidak ada yang cacat prosedural," ujar Sahroni, Rabu (8/7/2026).Baca Juga:
Menurut Sahroni, pihak yang merasa keberatan terhadap proses pembentukan UU Polri memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
Ia menilai langkah pengajuan uji formal merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara dalam sistem hukum Indonesia.
"Iyaa boleh-boleh saja itu hak semua warga negara dalam proses hukum di Indonesia," pungkas Sahroni.
Sebelumnya, Undang-Undang Polri diajukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 251/PUU-XXIV/2026 yang digelar Selasa (7/7/2026), para pemohon menilai pembentukan UU Polri tidak melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.
Permohonan tersebut diajukan oleh Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Ezra Suhaeri.
Kuasa hukum para pemohon, Hijri, mengatakan pihaknya menemukan fakta bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri tidak melewati proses harmonisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan Peraturan DPR.
"Dalam perkara a quo para pemohon menemukan suatu fakta bahwa RUU Polri tidak dilakukan penharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi melalui Baleg sebelum RUU tersebut ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna bertanggal 20 Mei 2026," ujar Hijri dalam persidangan.
Menurut para pemohon, penyusunan RUU Polri hanya dilakukan oleh Komisi III DPR tanpa melibatkan Baleg sebagaimana ketentuan yang berlaku.
JAKARTA Realme resmi menghadirkan Realme P4x di pasar Indonesia sebagai salah satu ponsel entrylevel yang mengunggulkan daya tahan bate
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem ekonomi nas
EKONOMI
MEDAN Kesabaran warga Lingkungan VII, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, akhirnya habis. Setelah bertahuntahun menghadapi jalan
PERISTIWA
JAKARTA Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menca
NASIONAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Pold
HUKUM DAN KRIMINAL
JAYAPURA Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bersama Polsek Abepura menggagalkan dugaan transaksi jual beli amun
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Sya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupa
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir s
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
