PADANG - Seorang polisi wanita (polwan) berpangkat brigadir di lingkungan Polda Sumatera Barat mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Korban menyebut pesan dari nomor tidak dikenal tersebut berisi ancaman terkait kariernya di kepolisian.
Dalam pesan itu, korban mengaku diancam akan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) atau dipindahkan ke tempat tugas yang jauh.Baca Juga:
Ancaman tersebut disebut diterima setelah dugaan pelecehan yang dialaminya mulai diketahui oleh pimpinan Polda Sumbar.
"Setelah kejadian, saya menerima chat WhatsApp dari anonim. Saya mendapatkan ancaman. Isi pesannya kalau tidak PTDH, ya mutasi jauh," kata korban dengan suara bergetar, Minggu (26/7/2026).
Selain ancaman melalui pesan digital, korban juga mengaku mengalami tekanan psikologis di lingkungan kerja.
Ia merasa adanya perubahan sikap dari sebagian rekan kerja setelah kasus tersebut mencuat.
"Saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Itu yang menjadi beban bagi saya," ujarnya.
Korban menceritakan dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi pada Kamis (15/1/2026).
Peristiwa bermula ketika dirinya dipanggil masuk ke ruangan atasannya saat sedang melakukan panggilan video dengan suaminya.
Setelah berada di dalam ruangan, korban mengaku diminta duduk dan menutup mata.
Atasannya disebut meminta korban memilih salah satu dari dua amplop yang diklaim berisi uang.
BANDA ACEH Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan ribuan h
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kri
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di S
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 202
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi sejumlah alat bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan terbaru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
HUKUM DAN KRIMINAL
