Paetongtarn Shinawatra Resmi Dicopot dari Jabatan Perdana Menteri, Pheu Thai Terancam Pecah

BANGKOK — Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8), setelah dinyatakan melanggar etika karena terlibat dalam komunikasi diplomatik yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Putusan yang diambil melalui pemungutan suara 6-3 ini mengakhiri masa jabatan Paetongtarn yang baru berjalan satu tahun, dan menambah daftar panjang pemimpin dari dinasti politik Shinawatra yang digulingkan lewat intervensi hukum atau militer.

"Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja," tulis pernyataan resmi Mahkamah, dikutip dari Reuters.

Komunikasi dengan Hun Sen Jadi Pemicu

Pemecatan ini dipicu oleh bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu. Kontak tersebut terjadi ketika hubungan kedua negara tengah memanas dan nyaris berujung pada konflik bersenjata. Ketegangan yang kemudian berkembang menjadi bentrokan lima hari itu menjadi dasar Mahkamah menyebut bahwa Paetongtarn "mengutamakan kepentingan pribadi" di atas kepentingan nasional.

Mahkamah menilai tindakan tersebut telah merusak kepercayaan publik, menodai reputasi negara, dan tidak mencerminkan sikap negarawan.

Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum

Paetongtarn, 39 tahun, yang sebelumnya menyampaikan permintaan maaf dan menyebut tindakannya sebagai upaya mencegah perang, harus menerima keputusan hukum yang menjegal awal karier politiknya.

Sebagai perdana menteri termuda Thailand sekaligus putri dari tokoh berpengaruh Thaksin Shinawatra, lengsernya Paetongtarn menandai pukulan politik terbaru bagi keluarga Shinawatra, yang selama dua dekade terakhir kerap berseteru dengan kelompok konservatif dan militer.

Pemerintahan Sementara dan Tantangan Politik Baru

Dengan berakhirnya kepemimpinan Paetongtarn, posisi Perdana Menteri sementara diisi oleh Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, hingga parlemen menunjuk pemimpin baru.

Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam koalisi yang dipimpin Partai Pheu Thai, terutama karena partai ini kini kehilangan posisi tawarnya dalam proses negosiasi politik.

Satu-satunya kandidat dari Pheu Thai yang memenuhi syarat adalah Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung berusia 77 tahun. Namun, rendahnya eksposur publik dan pengalaman di kabinet menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya.

Sementara itu, sejumlah nama lain seperti Anutin Charnvirakul dan mantan PM Prayuth Chan-ocha disebut dalam spekulasi politik, meskipun sebagian sudah menyatakan mundur dari panggung nasional.

Ketidakpastian Politik Bayangi Ekonomi Thailand

Pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menyebut proses pengangkatan PM baru kemungkinan tidak akan berjalan mulus.

"Tidak mudah bagi semua partai untuk menyelaraskan kepentingan mereka. Pheu Thai kini berada pada posisi yang lemah," ujarnya.

Ketidakpastian politik ini juga berdampak pada sektor ekonomi. Bank Sentral Thailand memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya sebesar 2,3%, angka yang relatif rendah di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini memperkuat tekanan publik terhadap kebutuhan reformasi politik dan stabilitas pemerintahan jangka panjang.