Jaga Jalur Minyak Dunia, Trump dan Xi Jinping Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Terbuka
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
MEDAN – pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap di wilayah terpencil.
Kebijakan ini menyusul kasus seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang harus ditandu sejauh 30 kilometer selama sekitar enam jam akibat minimnya akses jalan dan jauhnya fasilitas kesehatan.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa kondisi layanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.
"Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (12/5/2026).
Menurut Bobby, persoalan utama di wilayah terpencil tidak hanya terbatas pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan tersebut yang masih terbatas.
Karena itu, Pemprov Sumut mendorong percepatan peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, terutama di wilayah dengan jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit rujukan.
"Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas Puskesmas di wilayah masing-masing.
Jika memenuhi kriteria, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan layanan.
"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap," kata Bobby Nasution.
Program ini sebelumnya direncanakan mulai pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan dari pemerintah pusat.
Selain peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju daerah terpencil.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan merata.
"Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya," ujar Bobby Nasution.*
(ad)
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS