Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
FRANCE -Prancis, negara yang terkenal dengan sikapnya yang keras terhadap isu-isu hak asasi manusia dan hukum internasional, memunculkan sorotan baru dalam dukungannya terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam konteks konflik antara Israel dan Hamas, Prancis dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap independensi ICC, menyebutnya sebagai langkah penting dalam perjuangan melawan impunitas.
Langkah Prancis ini diumumkan setelah jaksa ICC mengajukan perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menteri pertahanannya, dan beberapa pemimpin Hamas. Meskipun jaksa ICC masih harus memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah tersebut setelah memeriksa bukti yang diajukan, dukungan Prancis terhadap proses hukum internasional menjadi sorotan utama dalam perkembangan terbaru konflik tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan bahwa negara itu mendukung Mahkamah Pidana Internasional dan perjuangan melawan impunitas dalam segala situasi. Ini menunjukkan komitmen Prancis dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional dan menjaga keseimbangan keadilan, terlepas dari kepentingan politik atau tekanan eksternal.
Keputusan Prancis ini juga menandai perpecahan besar antara sikapnya dengan beberapa sekutu Baratnya, termasuk Inggris, Italia, dan Amerika Serikat. Presiden AS, Joe Biden, bahkan menyebut keputusan ICC sebagai “keterlaluan”, menyoroti perbedaan pendekatan antara Prancis dan negara-negara lain dalam menanggapi konflik Israel-Palestina.
Sebagai negara yang secara konsisten memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan internasional, Prancis telah berani mengambil sikap lebih keras terhadap Israel. Ini termasuk kritiknya terhadap keputusan AS yang memveto resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB dan seruan Prancis untuk mengakhiri konflik secara damai.
Dengan dukungannya terhadap ICC dalam kasus ini, Prancis menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam memperjuangkan keadilan global dan menegakkan aturan hukum internasional. Meskipun sikapnya mungkin menimbulkan ketegangan dengan sekutu-sekutunya, Prancis tetap teguh dalam komitmennya untuk mendukung keadilan dan perdamaian dunia.
Sementara itu, langkah jaksa ICC dalam mengajukan perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan pemimpin Hamas menandai titik penting dalam upaya menegakkan hukum internasional dan memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini, termasuk negara-negara dengan kepentingan yang berbeda, harapan untuk pencapaian keadilan dan perdamaian semakin memungkinkan.
Perkembangan ini akan terus menjadi fokus perhatian global, memicu diskusi dan debat tentang peran dan relevansi lembaga-lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik berskala besar seperti konflik Israel-Palestina. Dengan dukungan Prancis dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh ICC, harapan untuk terciptanya keadilan dan perdamaian di wilayah tersebut semakin meningkat.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK