Marak Hoaks Program MBG, BGN: Tidak Sesuai Fakta di Lapangan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menyatakan bahwa masih ada warga yang telah menerima bantuan sosial (bansos) lebih dari 10 hingga 15 tahun. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka dapat mandiri dan keluar dari daftar penerima bansos.
Dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), Gus Ipul mengungkapkan bahwa bantuan sosial yang diberikan selama bertahun-tahun dapat menyebabkan warga merasa nyaman dan akhirnya demotivasi untuk berusaha mandiri.
"Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada yang sudah menerima bansos 15 tahun, 10 tahun. Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos," kata Gus Ipul.
Sebagai bagian dari strategi nasional untuk pemberdayaan masyarakat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dengan pemberdayaan sosial (social empowering). Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas mengatur kebijakan ini.
Menurut Gus Ipul, semakin banyak keluarga yang beralih dari bantuan sosial ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam mengatasi masalah kemiskinan. Bagi KPM yang belum siap beralih langsung ke program pemberdayaan, Kemensos akan menyediakan proses rehabilitasi sosial. Setelah rehabilitasi, mereka akan menjalani tahap pemberdayaan, diikuti dengan graduasi tahap pertama, dan akhirnya graduasi tahap kedua yang menandakan mereka sudah mandiri.
Selain itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pemantauan dan pendataan KPM di seluruh Indonesia.
(oz/n14)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL
SURABAYA Seluruh siswa kelas 10 SMA Labschool Unesa 1 mengikuti kuliah tamu bertema pasar modal yang digelar bekerja sama dengan Sucor S
PENDIDIKAN
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua anggota Kepolisian Daerah Jambi, Bripda Nabil dan Bripda Samson, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlib
HUKUM DAN KRIMINAL