Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA — Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menepis kabar yang beredar tentang dirinya yang akan mundur dari jabatan.
Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa keputusan terkait jabatan adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak, Kapuspenkum sudah bilang, enggak ada saya mundur," ujar Burhanuddin, Kamis (5/6/2025).
Menanggapi spekulasi mundurnya dari posisi Jaksa Agung, Burhanuddin kembali menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat di jajaran Kejaksaan Agung adalah kewenangan penuh presiden.
"Apa pun itu, itu hak prerogatifnya presiden. Jadi, kalau saya mundur enggak ada," katanya.
Isu pergantian Jaksa Agung mencuat di tengah polemik penjagaan TNI di sejumlah kantor Kejaksaan yang sempat menjadi sorotan publik.
ST Burhanuddin sendiri dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2019, setelah purnatugas dari kariernya di Kejaksaan RI pada 2014.
Selama berkarier, Burhanuddin pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Sulawesi Selatan dan Barat, serta terakhir sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Kembalinya Burhanuddin ke jajaran pimpinan Kejaksaan Agung pada 2019 menjadi tonggak penting dalam kepemimpinannya yang fokus pada reformasi dan penegakan hukum.*
(oz/a008)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK