Jaga Jalur Minyak Dunia, Trump dan Xi Jinping Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Terbuka
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
PEMATANG SIANTAR - Kondisi Pasar Horas, khususnya Gedung II dan III, semakin semrawut. Lapak pedagang menjamur, menutupi akses jalan dan menyulitkan pergerakan pembeli.
Selain itu, penataan jenis dagangan yang tidak terorganisir memicu kecemburuan antar pedagang, menambah kompleksitas persoalan.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), Bolmen Silalahi, mengakui bahwa kondisi ini merupakan masalah yang telah berlangsung sejak lama.
"Penataan ulang perlu kajian panjang dan mendalam, karena menyangkut banyak orang dan mata pencaharian mereka. Efek psikologisnya juga harus dipertimbangkan," ujar Bolmen kepada awak media, Senin (16/6/2025).
Menurut Bolmen, masalah tidak hanya terjadi di dalam gedung, tetapi juga di area luar yang kini semakin padat oleh pedagang kaki lima. Ia menekankan bahwa penertiban sepihak tanpa solusi hanya akan menimbulkan gejolak sosial.
"Kalau langsung digusur, pertanyaannya: mau dipindahkan ke mana? Ini yang harus dipikirkan matang-matang," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan soal potensi konflik sosial, terutama apabila penertiban dilakukan secara tebang pilih.
"Kecemburuan sosial pasti muncul. Akan ada yang bertanya, kenapa kami saja yang ditertibkan, sedangkan yang lain tidak?" imbuh Bolmen.
Sebagai solusi jangka panjang, Gedung IV Pasar Horas yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, akan dijadikan model penataan pasar yang lebih tertib.
"Kami akan menjaga betul agar tidak muncul lapak-lapak tempelan di luar bangunan seperti yang terjadi sebelumnya," tegas Bolmen.
Pihak PD PHJ berjanji menerapkan pendekatan humanis dalam proses penataan ulang pasar, sekaligus mempersiapkan mekanisme relokasi yang adil dan terencana.
Pemerintah Kota Pematangsiantar juga dikabarkan akan segera menggelar rapat bersama Bank Sumut, membahas rencana lanjutan untuk pembangunan dan penataan Pasar Horas secara menyeluruh.*
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS