Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkap rencana ambisius Kementerian HAM untuk membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) di wilayah-wilayah yang rawan konflik sosial di Indonesia sebagai bagian dari program prioritas tahun 2026.
Program ini disampaikan Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).
Pigai menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Redam akan didasarkan pada data potensi konflik yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga intelijen.Baca Juga:
Pemetaan ini menjadi dasar penentuan wilayah yang membutuhkan intervensi rekonsiliasi dan perdamaian.
"Kampung Redam ini tidak sama dengan Desa Sadar HAM. Kampung ini dibangun berdasarkan data yang menunjukkan potensi konflik berkepanjangan atau sedang terjadi di suatu wilayah," ujar Pigai.
Program ini merupakan bagian dari prioritas lima program utama Kementerian HAM pada 2026, termasuk pembinaan 2.000 desa sadar HAM dan pembentukan pusat studi HAM di perguruan tinggi.
Selain itu, Pigai menyampaikan perlunya dukungan anggota DPR dalam menentukan wilayah yang layak menjadi Kampung Redam karena mereka lebih memahami karakteristik daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Pigai, Kampung Redam akan melibatkan pembentukan tim pendamping yang bekerja bersama komunitas lokal untuk membangun rekonsiliasi dan mendorong perdamaian jangka panjang.
Program ini juga akan melibatkan revitalisasi pusat studi HAM melalui kerja sama MoU dengan beberapa universitas, yang bertujuan memperkuat pendidikan dan penelitian HAM di Indonesia.
Kementerian HAM menilai bahwa upaya ini tidak hanya penting untuk meredam konflik, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh, termasuk peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM di tingkat komunitas.*
(tt/ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK