Politikus Gerindra Soroti Film Pesta Babi: Kritik Sah, Tapi Jangan Jadi Propaganda

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.

Menurut Azis, kritik terhadap pembangunan di Papua merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi.

Namun, ia menilai kritik tetap harus disertai tanggung jawab etik agar tidak berkembang menjadi penggiringan opini publik.

Baca Juga:

• Eks Menteri Ginandjar Ungkap Alasan Soeharto Lengser: Tak Bisa Melawan Arus Sejarah

"Kita harus jujur mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani," kata Azis dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.

Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa kritik yang terus menerus disampaikan tanpa keberimbangan berpotensi membentuk persepsi sepihak di masyarakat.

"Penggiringan persepsi yang terus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," ujarnya.

Azis menilai film dokumenter tersebut lahir dari ruang advokasi sosial yang memang memiliki sudut pandang moral dan politik tertentu.

Menurut dia, film itu bukan karya jurnalistik netral yang menjaga jarak terhadap seluruh pihak, melainkan karya yang secara terbuka memilih perspektif tertentu terkait pembangunan di Papua Selatan.

Ia menilai film tersebut membangun narasi emosional kuat mengenai hilangnya hutan, perubahan tanah adat, hingga masyarakat yang merasa tersingkir akibat pembangunan.

Namun, Azis menegaskan realitas di Papua jauh lebih kompleks dibanding narasi hitam-putih yang menempatkan negara semata sebagai pihak yang merampas hak masyarakat adat.

"Papua bukan ruang hitam putih. Ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan, tapi ada juga masyarakat Papua yang berharap anak-anak mereka keluar dari kemiskinan," katanya.

Azis juga menyoroti pola distribusi film yang lebih banyak diputar melalui jaringan komunitas, forum aktivisme, kampus, hingga diskusi terbatas dibanding jalur komersial umum.

Menurut dia, pola tersebut perlu dicermati karena dapat membentuk persepsi kolektif secara perlahan.

"Papua membutuhkan jalan keluar, bukan sekadar kemarahan," ujar Azis.

Ia menilai persoalan utama pembangunan Papua selama ini bukan semata pembangunan yang terlalu masif, melainkan kurangnya keterhubungan pemerintah dengan masyarakat lokal.

"Papua tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hamparan sumber daya nasional, tetapi harus dilihat sebagai ruang hidup manusia dengan sejarah dan identitas budaya," katanya.

Sebelumnya, pelarangan pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Universitas Mataram dan Universitas Islam Negeri Mataram.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan menindaklanjuti polemik tersebut dengan meminta penjelasan dari pihak terkait.

"Memang judul dan isi film tersebut sensitif. Kami akan tindak lanjuti di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pelarangan pemutaran film karya Dandhy Dwi Laksono itu menjadi sorotan publik karena dinilai menyangkut kebebasan berekspresi dan ruang diskusi di kampus.*

(km/ad)

Eks Menteri Ginandjar Ungkap Alasan Soeharto Lengser: Tak Bisa Melawan Arus Sejarah

Dari Den Haag, Maruli Siahaan Soroti Perlindungan WNI di Belanda, Dorong Imigrasi Lebih Humanis dan Digital

DPR Tegaskan Putusan MK soal Status Jakarta Tak Hentikan Pembangunan IKN Nusantara

Maruli Siahaan Tinjau Lapas Tanjung Gusta, Soroti Over Kapasitas hingga Kesiapan Program MBG

Kunjungi Lapas Kelas I Medan, Maruli Siahaan Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Aturan Pemerintah

Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi