Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Massa yang berasal dari berbagai platform aplikasi itu menuntut pemerintah segera merealisasikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Presiden.

Aksi yang diberi nama 707 itu diikuti pengemudi dari berbagai layanan ojek online.

Baca Juga:

• Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Selain menyampaikan tuntutan mengenai potongan aplikasi, mereka juga membawa sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pengemudi.

Dalam orasinya, massa menilai kebijakan yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum memberikan dampak nyata terhadap pendapatan para pengemudi.

"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator di atas mobil komando.

Para pengemudi menyebut potongan aplikasi yang mereka alami dalam aktivitas sehari-hari masih belum sesuai dengan harapan.

Mereka mengaku belum merasakan perubahan meski telah memasuki pekan pertama Juli.

"Perpres ini masih jauh dari solusi untuk mengobati luka bertahun-tahun ojol Indonesia. Yang disampaikan kemarin, kawan-kawan sama-sama mendengar, per 1 Juli juga akan diterapkan potongan aplikasi 8 persen. Peraturan yang harusnya, awalnya disambut dengan euforia luar biasa jutaan pengemudi ojol Indonesia, nyatanya sekarang sudah berjalan 1 minggu di bulan Juli. Dampak dari penerapan belum ada," katanya.

Selain mempersoalkan besaran potongan aplikasi, massa juga menilai kebijakan yang ada saat ini belum mengakomodasi seluruh layanan dalam ekosistem ojek online.

Menurut mereka, aturan yang dibahas hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sementara layanan pesan-antar makanan dan pengiriman barang masih menghadapi potongan yang dinilai tinggi.

"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menegaskan bahwa persoalan pengemudi ojek online tidak hanya dialami mitra dari dua perusahaan besar.

Mereka meminta pemerintah memperhatikan seluruh aplikasi transportasi daring yang beroperasi di Indonesia.

"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.

Para pengemudi secara bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Sumatra Utara sambil menunggu tanggapan dari pihak terkait.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi yang sudah kami simpan bertahun-tahun dan berulang-ulang," ungkap seorang orator.* (d/ad)

Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Meski Dilarang, Paviliun Pemko Pematangsiantar Promosikan Rokok Produksi PT STTC

Tarif Listrik Berpotensi Naik, Pemerintah Pilih Tahan Harga demi Jaga Daya Beli Masyarakat

DPR Geram! Dugaan Gratifikasi Seragam Sekolah Dinilai Cederai Dunia Pendidikan

Pemerintah Revisi Konsep Pelatihan SPPI untuk Calon Manajer Kopdes Merah Putih

DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua Tengah