Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih

JAKARTA – Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan.

Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang bersih, serta kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, melalui tulisannya berjudul Indonesia Emas 2045: Saatnya Optimisme Dibuktikan dengan Kerja Nyata yang dipublikasikan pada Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

Menurut Herry, Indonesia saat ini berada dalam fase penting menuju transformasi besar bangsa.

Di tengah perubahan global yang semakin cepat, Indonesia harus mampu memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

Ia menilai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bukan menjadi jaminan otomatis sebuah negara dapat mencapai kemajuan.

Menurutnya, faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas kepemimpinan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara.

"Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut," ujar Herry.

Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan global yang cukup besar, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi, hingga ancaman krisis pangan dan energi.

Karena itu, menurut Herry, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Herry menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan investasi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi menuju negara maju.

Menurutnya, sebuah kebijakan akan mendapatkan dukungan masyarakat apabila manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

"Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat," katanya.

Ia juga menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis berada di angka sekitar 72,8 persen.

Selain itu, Herry menyebut sektor investasi nasional juga menunjukkan perkembangan positif.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah.

Menurutnya, peningkatan investasi, khususnya di sektor hilirisasi, menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Namun, Herry mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari angka investasi maupun pertumbuhan ekonomi.

"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.

Selain sektor ekonomi, Herry menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan.

Ia menilai korupsi masih menjadi salah satu ancaman terbesar yang dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, setiap penyalahgunaan anggaran negara pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Karena itu, ia mendorong penguatan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan independen.

Dalam sistem demokrasi, Herry juga menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik.

"Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat," ujarnya.

Herry optimistis Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara maju, seperti sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, serta kekuatan pasar domestik.

Namun, seluruh potensi tersebut menurutnya hanya akan memberikan hasil apabila disertai kerja nyata, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga persatuan nasional.

"Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah sesuatu yang akan tercapai secara otomatis.

Menurutnya, cita-cita tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang terukur, dapat dirasakan masyarakat, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

"Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang," pungkasnya.* (ad)

Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

India Mulai Mengerem Impor, Ke Mana Arah Baru Ekspor Batu Bara Indonesia?

Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh

Disnaker Medan Gelar Walk-In Interview 8 Juli 2026, Ini Syarat dan Daftar Lowongannya

Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara