KPK Sita SGD12.000 dari Ketua DPRD Kuansing, Diduga Terkait Aliran Dana Gratifikasi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
Besarnya Anggaran Dinilai Berisiko
Program MBG menjadi salah satu program sosial dengan anggaran terbesar di Indonesia.
Pada tahun pertama pelaksanaan, pemerintah mengalokasikan sekitar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat.
Sementara pada tahun 2026, anggaran semula direncanakan mencapai 18,4 miliar dolar Amerika Serikat sebelum akhirnya dikurangi menjadi sekitar 14,7 miliar dolar Amerika Serikat.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai besarnya anggaran yang dikelola dalam waktu singkat berpotensi membuka peluang penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara maksimal.
Menurutnya, semakin panjang rantai distribusi dan pengadaan barang, semakin besar pula potensi terjadinya kebocoran anggaran.
Distribusi Program Dinilai Belum Tepat Sasaran
Selain persoalan dugaan korupsi, pelaksanaan MBG juga mendapat kritik terkait pemerataan distribusi.
Al Jazeera melaporkan lebih dari 18 ribu dapur MBG berada di Pulau Jawa yang secara umum memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dibanding sejumlah wilayah lain.
Sebaliknya, Papua yang masih memiliki angka stunting cukup tinggi hanya memiliki sekitar 270 dapur, jumlah yang hampir setara dengan Bali yang memiliki tingkat stunting jauh lebih rendah.
Kondisi tersebut memunculkan kritik mengenai prioritas penempatan fasilitas program.
Penerima Manfaat Ikut Dipersoalkan
Sejumlah kalangan menilai sasaran penerima manfaat program belum sepenuhnya tepat.
Anggota Indonesian Mothers Alliance, Annette Mau, mempertanyakan penggunaan anggaran negara yang dinilai belum difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami kerawanan pangan.
Menurutnya, program akan lebih efektif apabila diarahkan kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi serta kelompok rentan lainnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan meninjau kesiapan Hunian Tetap (Huntap) Presisi di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuru
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi sekaligus praktisi hukum Firman Wijaya menilai pelaku usaha jasa konstruksi membutuhkan perlindungan hukum yang proporsi
NASIONAL
BOGOR Proses pembongkaran brankas rahasia yang ditemukan polisi saat penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jaw
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Endang Agustina menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (K
NASIONAL