Jaga Jalur Minyak Dunia, Trump dan Xi Jinping Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Terbuka
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
JAKARTA -Puluhan pecinta hewan yang tergabung dalam Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menggelar aksi protes di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024). Mereka mengecam pencoretan RUU yang mengatur pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2025.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap keputusan anggota DPR yang dianggap melindungi praktik konsumsi daging anjing dan kucing. Adrian Hane, Manajer Hukum dan Advokasi DMFI, menegaskan bahwa pihaknya berjuang untuk memperjuangkan aturan yang dapat melindungi anjing dan kucing, serta untuk menanggapi pernyataan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, yang menentang undang-undang tersebut.
“Ini adalah salah satu cara kita untuk melawan pernyataan dari Pak Firman Soebagyo yang melindungi pemakan anjing dan kucing,” ujar Adrian di lokasi demo. Ia menyatakan bahwa seharusnya DPR Indonesia mengikuti langkah Korea Selatan yang pada awal tahun 2024 mengeluarkan regulasi pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing, meskipun hampir 85% masyarakat di negara tersebut masih mengonsumsi daging anjing.
Adrian juga mengkritik keputusan DPR yang mencoret RUU ini, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip Indonesia yang beradab dan sesuai dengan amanat UUD 1945. “Bagaimana bisa disebut beradab jika kita masih membiarkan kebiasaan yang primitif?” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI mencoret usulan RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik dan Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing dari daftar Prolegnas 2025-2029. Keputusan ini didasari pada pertimbangan bahwa RUU tersebut tidak mengakomodir adat dan kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia yang masih mengkonsumsi daging anjing dan kucing, terutama di beberapa daerah tertentu.
Firman Soebagyo, anggota Baleg dari fraksi Golkar, menjadi salah satu penentang RUU ini. Ia menilai bahwa RUU tersebut tidak mencerminkan kepentingan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi daging anjing dan kucing. “Ini kan tentang kebinekaan, ada daerah yang masih mengkonsumsi anjing, dan ini tidak bisa dihapus begitu saja,” ujar Firman dalam rapat penyusunan Prolegnas 2024-2029.
Namun, meski dicoret dari Prolegnas 2024-2025, RUU tersebut kini hanya berubah nomenklatur menjadi RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik dan masuk dalam daftar Prolegnas long list untuk dibahas lebih lanjut di masa mendatang.
Aksi demo ini menjadi bentuk protes keras bagi mereka yang memperjuangkan kesejahteraan hewan dan pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing, sekaligus memunculkan perdebatan soal kebijakan yang mengakomodir keberagaman adat di Indonesia.(N/014)
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS