Heboh Empat Pulau di Anambas Ditawarkan di Situs Asing, KKP: Milik Negara, Tak Bisa Dijual!

"Setidaknya 30 persen dari luas lahan harus tetap menjadi ruang negara untuk akses publik, ruang lindung, dan kepentingan umum," ujarnya.

Sementara 70 persen sisanya yang boleh dikelola pun wajib mengakomodasi ruang terbuka hijau (RTH) dan ketentuan pelestarian lingkungan lainnya.

Baca Juga:

• Mualem Tegaskan Tak Akan Kelola Bersama 4 Pulau yang Dikembalikan ke Aceh: “Itu Hak Kita”
• KKP Tegaskan Tambang Dilarang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat: Demi Lindungi Lingkungan dan Ekosistem Laut

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang investasi di sektor pariwisata pulau kecil, dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, namun tetap menjaga kedaulatan wilayah dan kelestarian ekosistem laut.

Baca Juga:

• Mantan Dirut TVRI MTR Jadi Tersangka Korupsi Proyek Studio TVRI Kepri, Rugikan Negara Rp9 Miliar
• Aceh Kepung Empat Pulau! Ratusan Warga, DPR & DPD RI Turun Tangan Lawan Keputusan Kemendagri

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap promosi dan transaksi pulau harus lebih diperketat agar tidak mencederai kedaulatan negara maupun memunculkan kebingungan publik soal legalitas kepemilikan pulau.*

(km/a008)

Mualem Tegaskan Tak Akan Kelola Bersama 4 Pulau yang Dikembalikan ke Aceh: “Itu Hak Kita”

KKP Tegaskan Tambang Dilarang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat: Demi Lindungi Lingkungan dan Ekosistem Laut

Mantan Dirut TVRI MTR Jadi Tersangka Korupsi Proyek Studio TVRI Kepri, Rugikan Negara Rp9 Miliar

Aceh Kepung Empat Pulau! Ratusan Warga, DPR & DPD RI Turun Tangan Lawan Keputusan Kemendagri

Klaim Empat Pulau Aceh Masuk Sumut, Shohibul Anshor Siregar: Abainya Kemendagri Ancam Kedaulatan Wilayah

TNI AL Lanal Nias Tangkap Dua Kapal Pelaku Illegal Fishing Pakai Bom di Perairan Kepulauan Batu