Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Dewan Pengurus Pusat Advokat Negarawan Indonesia (DPP AdNI) untuk mengambil peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya di kalangan akar rumput.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi jajaran DPP AdNI di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (6/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak hukum yang dimiliki.
"Banyak masyarakat kita yang belum paham. Jika terkena masalah hukum, mereka bingung harus berbuat apa. Padahal setiap warga negara dijamin hak hukumnya sejak lahir," ujar Rico Waas.Baca Juga:
Didampingi Kepala Kesbangpol Andi Mario dan Kabag Hukum Setda Kota Medan Junaidi Sanjaya, Rico Waas menyambut baik kehadiran AdNI sebagai wadah baru bagi praktisi hukum. Menurutnya, organisasi advokat memiliki peran penting dalam memperkuat supremasi hukum sekaligus menjembatani kesenjangan pemahaman hukum di masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan sederhana yang kerap terjadi, seperti pelanggaran aturan membuang sampah sembarangan hingga isu serius terkait perlindungan perempuan dan anak serta eksploitasi anak. Menurutnya, penguatan literasi hukum akan membantu masyarakat hidup lebih tertib dan terlindungi.
"Pemahaman hukum itu penting. Dengan literasi yang baik, masyarakat bisa lebih sadar akan hak dan kewajibannya," katanya.
Rico Waas juga mengapresiasi inisiatif AdNI dalam mendorong edukasi hukum kepada masyarakat. Ia berharap organisasi tersebut terus berkontribusi melalui kegiatan sosial dan penyuluhan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
"Seorang advokat membutuhkan karakter yang kuat. Teruslah berkarya dan berikan hal terbaik bagi masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas turut memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan, mulai dari pembenahan infrastruktur jalan dan trotoar, program PKH Medan Makmur, hingga penguatan layanan kesehatan melalui pengembangan puskesmas.
Sementara itu, Ketua Umum DPP AdNI, Eka Putra Zakran, menyampaikan bahwa organisasinya yang berdiri sejak 10 Maret 2025 kini telah memiliki puluhan anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menjelaskan, AdNI mengusung visi menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan melalui gerakan profesi dan sosial. Sebagai langkah nyata, AdNI berencana menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial pada Juni mendatang, seperti penyuluhan hukum, sunatan massal, operasi bibir sumbing, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
"Kami mendukung penuh program Pemko Medan dan siap bersinergi melalui dialog serta pengabdian kepada masyarakat," ujar Eka.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan literasi hukum masyarakat Kota Medan semakin meningkat, sehingga mampu menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan berkeadilan.*
(dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK