TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk periode 2025.
Dalam laporan tersebut, total kekayaannya tercatat mencapai Rp1.933.419.734 atau sekitar Rp1,9 miliar.
Berdasarkan data yang dipublikasikan KPK melalui laman resmi LHKPN, Sabtu, 9 Mei 2026, terjadi kenaikan kekayaan sekitar Rp1,6 miliar dibandingkan periode sebelumnya.Baca Juga:
"TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp1.933.419.734," tertulis dalam laporan LHKPN milik Rico Waas.
Dalam laporan terbaru itu, Rico tercatat tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan maupun kendaraan pribadi.
Seluruh harta kekayaannya berupa kas dan setara kas. Ia juga melaporkan tidak memiliki utang.
Rico Waas merupakan Wali Kota Medan yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.
Saat mencalonkan diri, ia melaporkan harta kekayaan sekitar Rp234 juta. Pada laporan periodik 2024, kekayaannya tercatat Rp253,9 juta.
Dengan demikian, terdapat kenaikan signifikan pada laporan LHKPN 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, laporan harta kekayaan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap untuk periode 2025 belum tersedia dalam sistem KPK.
Berdasarkan data terakhir saat pencalonan di Pilkada Medan, Zakiyuddin tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp2,6 miliar.
KPK secara rutin merilis LHKPN sebagai bentuk transparansi harta kekayaan pejabat negara untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi.*
(d/ad)
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL