SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang kini mulai menyasar pendidikan usia dini hingga PAUD.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan berperilaku jujur.
"Pendidikan antikorupsi adalah strategi kita untuk menciptakan kekebalan komunal terhadap perilaku koruptif. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin harus ditanamkan sejak usia dini, khususnya PAUD dan SD," kata Wiyagus di Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa pembentukan karakter tidak bisa ditunda, karena masa anak-anak merupakan fase penting dalam pembentukan nilai dasar kehidupan.
Wiyagus berharap, nilai integritas dapat benar-benar "mendarah daging" sehingga menjadi bagian dari prinsip hidup generasi mendatang.
"Harapannya nilai-nilai integritas sudah mendarah daging sejak dini sebagai prinsip hidup. Ini juga untuk menggeser paradigma, dari normalisasi kejujuran dan menolak normalisasi korupsi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan tidak boleh lagi ada anggapan bahwa praktik pungutan liar (pungli) maupun uang pelicin merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, peluncuran buku panduan ini juga menjadi tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi turunan, baik berupa peraturan kepala daerah maupun instruksi teknis.
Selain itu, kepala daerah diminta mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
Kemendagri juga meminta seluruh daerah melaporkan implementasi program tersebut melalui platform milik KPK, serta memperkuat peran inspektorat daerah dalam monitoring dan evaluasi.*
(d/dh)
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL