Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan jalur pipa gas bumi yang menghubungkan Sumatera Utara dan Riau.
Proyek strategis nasional tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan ketahanan energi sekaligus memperkuat infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan itu disampaikan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina saat menghadiri rapat koordinasi bersama Pertamina, BPS, OPD terkait, serta para camat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
Dalam sambutannya, Fadly menegaskan bahwa pembangunan pipa gas bumi Sumatera Utara–Riau merupakan bagian dari implementasi program diversifikasi energi nasional dan percepatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
"Pemko Tanjungbalai sangat mendukung rencana pembangunan pipa gas ini. Selain menjadi solusi energi, proyek ini juga akan membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan dari pihak Pertamina, pembangunan pipa transmisi gas bumi tersebut bertujuan membuka akses energi bagi sektor industri, komersial, hingga masyarakat rumah tangga.
Meski secara jalur proyek pipa transmisi Sumatera Utara–Riau (SUTRI) tidak melintasi wilayah Kota Tanjungbalai, namun Pemko tetap melihat peluang besar agar masyarakat Tanjungbalai dapat ikut merasakan manfaatnya, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM.
"Walaupun jalur proyek tidak melewati Kota Tanjungbalai, tetap ada kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan jaringan gas tersebut, terutama sektor rumah tangga," jelas Fadly.
Untuk mendukung percepatan realisasi proyek, Wakil Wali Kota meminta adanya kolaborasi lintas sektoral antara Pertamina, BPS, OPD terkait, dan pemerintah kecamatan.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan sebaran UMKM, kawasan permukiman penduduk, serta sinkronisasi rencana tata ruang Kota Tanjungbalai.
Menurutnya, koordinasi aktif antarinstansi menjadi kunci agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami menyambut baik rencana ini. Pembangunan jalur pipa gas di Sumut sudah sangat diperlukan. Tentunya proyek ini akan membangkitkan perekonomian daerah, termasuk Kota Tanjungbalai yang nantinya juga akan merasakan dampak positifnya," tambahnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN