BREAKING NEWS
Selasa, 07 Juli 2026

DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Abyadi Siregar - Selasa, 07 Juli 2026 19:30 WIB
DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). (foto: Pemko Medan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapat akhir fraksi-fraksi, hingga penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan, khususnya Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Menurut Rico, proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang semakin kuat antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pembahasan yang konstruktif ini merupakan wujud kemitraan dan kerja sama yang semakin kokoh antara hubungan legislatif dengan eksekutif. Kita melihat seluruh siklus APBD dari tahap perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan optimal demi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel," kata Rico Waas.

Meski pelaksanaan APBD 2025 dinilai berjalan baik, Rico menyebut masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan ke depan.

Salah satu perhatian utama adalah peningkatan tata kelola keuangan daerah.

Ia meminta seluruh pihak terkait terus memperkuat pengelolaan anggaran agar semakin transparan, partisipatif, dan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Rico juga menyoroti masih adanya sejumlah target pembangunan yang belum sepenuhnya tercapai meskipun realisasi keuangan sepanjang 2025 dinilai sudah berjalan optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah tidak merasa puas dengan capaian yang ada dan terus melakukan perbaikan dalam menjalankan program pembangunan.

"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kita harus bekerja lebih fokus dan lebih keras lagi guna mewujudkan visi-misi pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama," tegasnya.

Rico menegaskan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan dan catatan strategis yang disampaikan DPRD Kota Medan.

Menurutnya, pembangunan Kota Medan membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, lembaga hukum, kalangan profesional, media, hingga masyarakat.

"Kita percaya, melalui langkah strategis dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," pungkas Rico.

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.* (ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Sampai Jungkir Balik Angkut Material, Prajurit TNI Tak Gentar Hadapi Medan Ekstrem Bangun Jembatan Gantung untuk Warga Pedalaman Gayo Lues
Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih
Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik
Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan
Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh
Disnaker Medan Gelar Walk-In Interview 8 Juli 2026, Ini Syarat dan Daftar Lowongannya
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru