jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kepolisian dan Kejaksaan, menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu hari ini (27/11) menghadirkan ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024.Mereka melakukan tanda tangan bersama Deklarasi Kampanye Peserta Pemilu.https://youtu.be/Azi-ammV8Ms
Rapat Koordinasi Nasional ini, bertemakan “Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat,” bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah antara penyelenggara pemilu, kepolisian, dan kejaksaan guna memastikan proses pemilu yang adil, demokratis, dan bermartabat. Dalam konteks ini, ketiga paslon memberikan tanda tangan bersama sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Deklarasi Kampanye.
Sebagai persiapan awal menyongsong masa kampanye yang dimulai besok, Bawaslu telah menegaskan niatnya untuk intensif mengawasi segala potensi pelanggaran Pemilu, termasuk politik uang dan keterlibatan aparat desa. Peningkatan patroli pengawasan oleh Bawaslu dijadwalkan akan dimulai pada 28 November 2023, menunjukkan komitmen serius dalam menjaga integritas dan keberlanjutan proses demokrasi.
(Ayu lestari)
PANGKALPINANG Persidangan lanjutan perkara yang menjerat dr. Ratna Setia Asih di Pengadilan Negeri Pangkalpinang kembali menyoroti perso
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Jakarta menggelar kegiatan donor darah kolaboratif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke65 di Kantor Pusat Bank Jakarta,
NASIONAL
CIANJUR Peringatan Hari Bumi di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu, 22 April 2026, diisi dengan doa lintas spiritualitas yang menye
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
