Purbaya Buka Suara soal Dugaan Mark Up Mobil Pikap Kopdes, Ini Responsnya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
MEDAN — Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara (Sumut) mengecam keras tindakan perampasan handphone milik wartawan yang terjadi saat peliputan sidang terdakwa Brigadir Bayu Sahbenanta Perangin-angin (29) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (29/9/2025).
Ketua Forwakum Sumut, Aris Rinaldi Nasution, menilai perampasan yang dilakukan oleh salah satu kerabat terdakwa merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalistik, yang telah dijamin oleh Undang-Undang Pers.
"Tindakan yang dilakukan perempuan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 18 ayat (1) UU tersebut," tegas Aris dalam keterangannya kepada media, Selasa (30/9/2025).Baca Juga:
Aris menambahkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi.
Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, intimidasi, atau pembatasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum yang serius dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
"Setiap jurnalis berhak meliput peristiwa publik tanpa tekanan atau intimidasi. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh jurnalis untuk tetap teguh menjalankan tugas sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta tidak tunduk pada segala bentuk intimidasi.
"Pembatasan terhadap kerja jurnalistik yang sah adalah bentuk pembungkaman kebebasan pers. Ini tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia," pungkas Aris.
Insiden tersebut terjadi usai sidang pembacaan tuntutan terhadap Brigadir Bayu yang digelar di ruang sidang Cakra VI, PN Medan.
Suasana persidangan mendadak ricuh usai jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, atas kasus dugaan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah di Sumatera Utara.
Saat kericuhan terjadi, sejumlah wartawan yang bertugas di PN Medan tengah mengabadikan momen sidang melalui foto dan video.
Tiba-tiba, seorang perempuan, yang diketahui sebagai kerabat terdakwa, berusaha menghalangi peliputan dan bahkan merampas ponsel salah satu jurnalis.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan serta memastikan dist
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi episentrum baru peradaban modern dunia Isl
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak meski tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purb
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai media memiliki peran penting dalam mempe
NASIONAL
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih tersedia dan tidak menga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan terkait munculnya nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum pengusaha Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai kliennya menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan korups
NASIONAL