Organisasi Wartawan Hukum Sumut Ekspansi ke Daerah, Asahan–Tanjung Balai hingga Nias Masuk Struktur
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MADIUN – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bagus Panuntun berpeluang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun setelah Wali Kota Maidi terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maidi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Meski belum memberikan pernyataan resmi, secara aturan, Wakil Wali Kota berhak mengambil alih tugas kepala daerah bila Maidi ditahan.Baca Juga:
Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Sementara Pasal 66 Ayat (1) Huruf c mengatur bahwa wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan.
Bagus Panuntun baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Jawa Timur pada 9 Januari 2026, ditunjuk langsung oleh Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep.
Saat resmi memimpin partai, Bagus memasang target ambisius untuk perolehan kursi legislatif di wilayahnya.
"Kalau untuk target di DPRD Kota/Kabupaten, kita mentarget 100 kursi. Saat ini 11 di Kabupaten/Kota dan 1 di provinsi, kami mentarget 8 kursi di provinsi," ujar Bagus saat itu.
Namun hingga saat ini, Bagus belum memberikan tanggapan resmi terkait OTT Wali Kota Madiun.
OTT KPK ini menjerat Maidi bersama dua tersangka lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto, pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.
Ketiganya disangkakan melakukan pemerasan dana CSR dan gratifikasi.
Kejadian ini kembali menegaskan fokus KPK dalam memberantas praktik korupsi di level kepala daerah, sekaligus memberi sinyal peringatan bagi seluruh pejabat publik.*
(km/ad)
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL
JAKARTA Lembaga keuangan global J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling tahan terhadap guncang
EKONOMI
ASAHAN Tiga remaja pelaku percobaan pemerasan dan pencurian dengan kekerasan (curas) di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Asahan berhasil d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Seorang sopir angkot menjadi korban pembakaran oleh temannya sendiri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa tragis ini d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencegah 13 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Arab Saudi untuk me
NASIONAL
LONDON Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyebut Israel kini menjadi ancaman langsung terhadap keamanan global di tengah eskalasi
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mengatasi dampak jangka panjang stunting yang
KESEHATAN