Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ancamannya terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bukan sekadar retorika.
Purbaya menyatakan siap mengambil langkah tegas, termasuk memecat pegawai yang enggan beradaptasi dengan reformasi yang tengah dijalankan.
"Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan," kata Purbaya usai Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025).Baca Juga:
Namun, ia menekankan bahwa pembekuan total merupakan opsi terakhir, setelah pegawai diberi kesempatan memperbaiki diri selama setahun ke depan.
Purbaya menilai masih banyak pegawai DJBC yang berkompeten dan bisa diajak bekerja sama. Namun, bagi mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri, langkah pemecatan akan dijalankan cepat dan tegas.
"Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa mengubah diri, ya saya akan selesaikan langsung dengan cepat," ujarnya.
Sikap tegas Purbaya mendapat perhatian dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, yang meminta pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan pembekuan DJBC.
Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Menteri Keuangan, mengingat DJBC berada di bawah kewenangannya.
Langkah reformasi ini dinilai penting untuk memperbaiki citra DJBC yang selama ini kerap dipandang negatif akibat tindakan oknum di lapangan.
Purbaya menekankan, tujuan reformasi bukan hanya penegakan disiplin, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga.*
(k/dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK