TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait komposisi pendidikan tenaga kerja di Indonesia.
Mayoritas pekerja masih berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah. Laporan ini dirilis pada 5 Februari 2026, berdasarkan survei BPS pada November 2025.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa dari total angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, sebanyak 147,91 juta orang bekerja, sementara 7,35 juta orang tercatat sebagai pengangguran.Baca Juga:
"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebut pengangguran, dengan jumlah 7,35 juta orang per November 2025," ujar Amalia melalui tayangan resmi YouTube BPS Statistics, Kamis (5/2/2026).
BPS mencatat, sebanyak 34,63 persen pekerja berpendidikan SD ke bawah.
Meski mendominasi, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan catatan Agustus 2025 sebesar 34,75 persen dan Februari 2025 sebesar 35,89 persen.
Sementara itu, lulusan SMK meningkat dari 12,84 persen pada Februari 2025 menjadi 14,06 persen pada November 2025.
Rincian persentase pekerja berdasarkan pendidikan November 2025:
SD ke bawah: 34,63%
SMP: 17,31%
SMA: 20,99%
SMK: 14,06%
Diploma (D1–D3): 2,20%
Sarjana & Pascasarjana (D4–S3): 10,81%
Dalam hal sektor lapangan usaha, tiga sektor utama yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian (27,99 persen), perdagangan (18,67 persen), dan industri pengolahan (13,86 persen).
Sektor lain seperti akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan pendidikan masing-masing menyerap tenaga kerja 8,16 persen, 6,51 persen, dan 5,06 persen.
Amalia menekankan bahwa meski proporsi pekerja berpendidikan SD ke bawah masih tinggi, adanya peningkatan lulusan SMK dan pendidikan tinggi menjadi tanda positif bahwa kualitas pendidikan tenaga kerja mulai meningkat.
Data ini menjadi penting bagi pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi pasar kerja nasional maupun global.*
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL