Tanpa APBN, RI Gandeng Swasta untuk Storage Minyak Cadangan Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menerima jatah bulanan dari pengamanan tambang terkait kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan dugaan tersebut berasal dari struktur organisasi Japto yang terlibat dalam pengamanan di Kalimantan Timur, lokasi beroperasinya perusahaan tambang yang terkait mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
"Informasi yang kami terima memang ini diberikan setiap bulan," ujar Asep, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Pemeriksaan Japto dilakukan sebagai saksi pada Selasa (10/3/2026) di Gedung Merah Putih KPK selama kurang lebih 4,5 jam. Meski menjalani pemeriksaan panjang, Japto enggan menjawab pertanyaan awak media.
"Jangan tanya sama saya dong," katanya singkat sebelum meninggalkan gedung.
KPK juga mendalami dugaan penerimaan hasil pertambangan dari PT Alamjaya Barapratama (ABP) sebagai jasa pengamanan.
Sementara itu, tiga korporasi—PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT ABP, dan PT Bara Kumala Sakti (BKS)—telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2026 terkait dugaan gratifikasi per metric ton produksi batu bara yang menjerat Rita Widyasari.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan penetapan tersangka korporasi didasarkan pada kecukupan alat bukti dan keterlibatan bersama Rita Widyasari. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan organisasi massa dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.*
(k/dh)
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menerima jatah bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau orang tua memanfaatkan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,62 juta penerima hingga 9 Maret 2026, denga
EKONOMI
MEDAN Operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran S
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI