JAKARTA — Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan kembali pandangannya terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan menyatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal pada periode tersebut.
Pernyataan itu disampaikan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terhadap dirinya.
"Pendapat saya tak ada perkosaan massal pada 1998," kata Fadli Zon, Sabtu, 25 April 2026.Baca Juga:
Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang mempersoalkan pernyataan Fadli Zon yang dianggap menyangkal adanya pemerkosaan massal pada peristiwa reformasi 1998.
Dalam pernyataannya, Fadli menyebut bahwa apabila ada peristiwa tersebut, hal itu merupakan tindakan kriminal individual, bukan peristiwa yang bersifat massal.
PTUN Jakarta dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Majelis hakim menilai pernyataan Fadli Zon melalui media tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat konkret, individual, dan final, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara.
"Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini," demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang dibacakan Selasa, 22 April 2026.
Atas putusan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Kuasa hukum dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyebut langkah hukum ini juga bertujuan mempertegas ruang pengujian terhadap tindakan pejabat publik.
Sementara itu, Fadli Zon menyatakan pihaknya siap menghadapi langkah banding tersebut dengan tim hukum.
"Tidak ada masalah. Tentu kami siapkan tim hukum," ujarnya.
JAKARTA Penulis Rismon Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan perbuatan curang terkait penjualan buku berjudul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi yang terjadi di Kantor Cabang Pe
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tid
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola partai politik kepada Presiden dan Dewan Perwaki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kritik publik terkait angga
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan sebanyak 1.700 Satuan Pe
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tengah menyelidiki dugaan penyekapan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Puluhan nasabah mendatangi kantor Bank BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 20
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
